Penajurnalis Makassar, Pemprov Sulsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel tahun 2016.
Opini WTP bagi Pemprov Sulsel ini merupakan yang ketujuh kalinya secara beruntun.
Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam rapat paripurna LPH di ruang rapat paripurna istimewa DPRD Sulsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel tahun anggaran 2016 di kantor DPRD Sulsel, Senin (29/5/2017).
Yang dihadiri, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang, Sekprov Sulsel Abdul Latif, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
“Menurut Ketua BPK RI Harry Azhar Azis Pempro sulsel kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.
“Dengan bangga kami sampaikan bahwa Sulsel kembali meraih opimi wajar tanpa pengecualian tahun 2016, meskipun masih butuh beberapa perhatian di bidang tertentu,” papar Azhar dalam sambutannya.
“Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menyatakan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat karena proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga agenda pemeriksaan dapat berjalan tepat waktu sesuai amanat UUD no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, “katanya.
“Syahrul menambahkan,setiap uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, agenda hari ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Sulsel dalam berankuntibilitas terhadap anggaran yang kita kelola untuk mempertanggung jawabkan kepada publik”, tutup syahrul.(Hendrik)