Penajurnalis maros– Akibat dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) beberapa desa belum rampung, Desa yang lain turut dirugikan.
Ketua Komisi I DPRD Maros dari fraksi PDIP, Muhammad Arsyad Jumat (26/5/2017) mengatakan, belum dicairkannya ADD untuk 80 Desa, lantaran Laporan Pertanggung Jawaban beberapa desa belum rampung.hal ini sangat mengganggu program pemerintah pusat untuk pengembangan program desa.
Menurutnya, seharusnya Pemkab hanya menahan ADD untuk Desa tidak memasukan LPJ. Jika ADD tersebut lambat dicairkan, pembangunan infrastruktur desa akan terhambat, apalagi saat musim hujan.
Seharusnya Dinas Pemerintahan Desa (PMD) segera menyikapi hal tersebut. Jika ada persoalan menyangkut LPJ di beberapa desa, seharusnya dicek di lapangan, apanya yang bermasalah dalam pembuatan LPJ. Kalau sudah ditemukan, kerjakan sama-sama,” ujarnya.
Arsyad menambahkan, dirinya akan meminta Inspektorat untuk investigasi ke desa baruga, Kecamtan Bantimurung untuk memeriksa pekerjaan fisik secara menyeluruh dan program kerja yang menggunakan anggaran Desa, agar Desa yang menggunakan Angaran Desa tidak lagi menbandel ,”tutupnya.(A1)