PenaJurnalis,Jakarta.—–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur keras PLN karena
insiden listrik padam massal di sebagian pulau Jawa. Ketua Komisi VII DPR RI Gus
Irawan Pasaribu menilai hendaknya kemarahan Jokowi tersebut diikuti dengan
tindakan yang tegas.
“Wajar aja, karena situasi ini rasanya
tidak masuk akal. Tapi hendaknya kemarahan beliau diikuti dengan tindakan
tegas, bukan hanya kepada PLN tetapi atasannya PLN yang membiarkan pucuk
pimpinan di PLN terus kosong dan juga kementerian teknis terkait ESDM,”
ujar Irawan kepada wartawan, Senin (5/8/2019) malam.
Irawan mengatakan kerugian akibat pemadaman
listrik sangat besar. Berbagai sektor merasakan imbasnya, mulai dari
perindustrian hingga rumah tangga.
“Sudah pasti gak cukup kerugian akibat pemadaman
listrik yang sangat luas ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kerugian
di sektor industri misalnya. Banyak pabrik yang beroperasi di hari libur Minggu
sekalipun. Kerugian di sektor telekomunikasi dan transportasi. Dan kerugian
juga di industri rumahan dan rumah tangga,” ucapnya.
Irawan juga mempertanyakan keseriusan PLN dalam
menangani kejadian listrik padam di sebagian pulau Jawa itu. Dia juga khawatir
dengan tidak adanya pucuk pimpinan PLN sehingga tidak ada yang berani mengambil
inisiatif.
“Apakah PLN tidak serius? Persoalan ini
sangat amat serius, Presiden-pun menaruh perhatian hingga datangi direktur PLN.
Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN sehingga tidak ada
yang berani ambil inisiatif. Jadi bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas
aja,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, saat ini PLN dipimpin
oleh Pelaksana tugas (Plt) Dirut yakni Sripeni Inten Cahyani. Selain itu,
Irawan juga menyoal kekosongan jabatan direktur PLN. Menurut Irawan Menteri
BUMN dan Menteri ESDM juga turut bertanggungjawab.
“Masalahnya Dirutnya nggak ada, dan
kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Plt-nya pun sebentar-sebentar diganti.
Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya aja sekalian
diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak
perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa
kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan
berakhir.
Lebih lanjut, Irawan mengatakan peristiwa itu
harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Dia meminta PLN untuk membuat
sistem kontrol untuk menanggulangi apabila terjadi hal serupa.
“Kejadian ini harus menjadi pembelajaran
bagi Pemerintah dan PLN, ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi.
Harus dibuat contingency plan (rencana cadangan) dan sistem kontrol agar bila
ada masalah disatu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisir sehingga tidak
berdampak luas,” lanjutnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyambangi kantor
Pusat PLN. Jokowi mempertanyakan insiden mati listrik massal itu. Menurutnya
kejadian itu pemadaman listrik itu tidak dikalkulasikan kemungkinannya.
“Pertanyaan saya bapak ibu semuanya ini kan
orang pinter-pinter. apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah
tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian,
sehingga kita tahu sebelumnya,” kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta
Selatan, Senin (5/8/19).
“Kok tahu-tahu drop itu? Artinya pekerjaan
yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita
semuanya,” ujarnya.(*)
