PenaJurnalis, Serang — Setelah melewati pembahasan bersama DPRD dengan Pemprov Banten, APBD Provinsi Banten 2020 senilai Rp.13,2 triliun disahkan.
“Hari ini sudah disepakati antara pemerintah dan DPRD terkait pengesahan APBD 2020. dari sekian tahapan ini tahapan yang sudah maju, masih ada tahapan yaitu evaluasi dari Kemendagri,” kata Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam postur APBD 2020, pendapatan asli daerah dari pajak, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sampai pendapatan yang sah bernilai Rp 8,1triliun. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun
Di APBD 2020 juga porsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung untuk kepentingan belanja modal, jasa termasuk untuk infrastruktur. Belanja tidak langsung untuk tahun 2020 senilai Rp 8,3 triliun.
Dari jumlah itu, belanja pegawai sampai 2,5 triliun dan hibah bansos sampai Rp 2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp 2,8 triliun. Sedangkan belanja langsung seperti barang dan jasa senilai 2,7 triliun dan belanja modal 2,0 triliun.
Dari alokasi APBD khususnya hibah bansos Rp 2,3 triliun, ada anggaran untuk pesantren sebesar Rp 30 juta per ponpes. Ada sekitar 3.000 ribu pesantren yang rencananya mendapatkan bantuan tersebut.
Andra mengatakan, bantuan itu sebagai warisan dari pemerintah daerah untuk kelas atau sarana prasarana pesantren.
“Pemerintah Banten ingin hari dalam terlibat membantu pondok pesantren, jumlah pesantren banyak bisa bergilir, tapi jumlahnya lebih maksimal,” ujarnya
Sementara, Gubernur Wahidin Halim menambahkan bahwa DPRD dan pemda sepakat pemberian hibah bansos pesantren di angka Rp 30 juta. Syaratnya, pesantren harus berbadan hukum dan bantuan itu akan dierima mereka langsung.
“Nanti kita masukan juknisnya (petunjuk teknis), kita verifikasi sekarang ada yang bilang 3.000 (pesantren). Penerima langsung mereka,” ujarnya.(*)