Penajurnalis Maros,– Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengalokasikan dana 50 persen bersumber dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Desember 2019.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Maros, Andi Ikbal Dwi, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/2/20) menjelaskan, kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan dana maksimal 50 persen dari dana BOS untuk pembayaran gaji honorer bagi yang memiliki NUPTK dan Dapodik, menjadi perhatian khusus Disdik Kabupaten Maros.
Disdik Maros
sudah melakukan rapat koordinasi dengan pengawas dan para kepala sekolah
terkait kebijakan ini. Kepala sekolah harus mengacu pada juknis BOS yang sudah
ditentukan agar pembayarannya tidak salah sasaran hingga nantinya tidak menjadi
temuan.
”Kebijakan ini sudah diinstruksikan ke seluruh kepala sekolah untuk
berhati-hati mengalokasikan dana BOS terkait pembayaran gaji honor,” kata
Sekdis.
Dijelaskan,
sebelum keluar kebijakan ini, Disdik Maros sudah melakukan verifikasi dan
validasi (Verval) jumlah tenaga honorer khusus untuk sekolah tingkat TK, SD dan
SMP, sejak bulan Dessember 2019 lalu. Data jumlah tenaga honorer yang
terdaftar di Disdik Maros kurang lebih 1.000 orang dari tingkatan TK, SD, dan SMP.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas
Pendidikan (Disdik) Maros, Hilmi, meyakini pihak sekolah tidak akan menambah
guru honorer di luar yang terdata di Dapodik.
Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan jumlah guru honorer di sekolah untuk mengantisipasi dugaan adanya guru honorer bodong sebagaimana yang mencuat dipermukaan.
”Kalau tidak ada di Dapodik tidak bisa dapat gaji dari dana BOS. Jadi kita akan kontrol berapa guru honorer dari tiap sekolah,” tegas Hilmi kemarin.
Kendati
demikian, pihaknya merespon positif kebijakan ini. Pasalnya, langkah yang
diambil pemerintah pusat dinilai tepat untuk meningkatkan kesejahteraan guru
honorer yang selama ini dikeluhkan.
”Jadi ini yang dimaksud merdeka belajar bagi para guru honorer. Karena
sebelumnya, porsi gaji guru honorer di dana BOS hanya 15 persen sekarang
ditingkatkan maksimal 50 persen,” ujarnya Hilmi.
Menindaklanjuti
kebijakan itu, pihaknya bersama pengawas sekolah akan melakukan pengawasan agar
data jumlah tenaga honorer yang sudah divalidasi tidak bertambah lagi.
Disdik sudah menekankan agar tidak ada lagi kepala sekolah mengangkat guru
honorer. Jika ada sekolah mengalami kekurangan guru karena guru di sekolah itu
memasuki masa pensiun atau meninggal, maka sekolah yang terdata lebih guru
honornya akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkannya.
”Data sekolah yang kurang atau yang lebih guru honornya sudah lengkap dibagian
SDM. Jadi kami sisa memutasi guru honorer yang lebih ke sekolah yang
membutuhkan,” kata Hilmi.
Diana, salah satu guru honorer SMPN 40 Satap Langkeang menanggapi baik kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini upah atau gaji yang didapat sangat kecil dan dinilai belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Penajurnalis Maros,– Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengalokasikan dana 50 persen bersumber dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Desember 2019.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Maros, Andi Ikbal Dwi, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/2/20) menjelaskan, kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan dana maksimal 50 persen dari dana BOS untuk pembayaran gaji honorer bagi yang memiliki NUPTK dan Dapodik, menjadi perhatian khusus Disdik Kabupaten Maros.
Disdik Maros
sudah melakukan rapat koordinasi dengan pengawas dan para kepala sekolah
terkait kebijakan ini. Kepala sekolah harus mengacu pada juknis BOS yang sudah
ditentukan agar pembayarannya tidak salah sasaran hingga nantinya tidak menjadi
temuan.
”Kebijakan ini sudah diinstruksikan ke seluruh kepala sekolah untuk
berhati-hati mengalokasikan dana BOS terkait pembayaran gaji honor,” kata
Sekdis.
Dijelaskan,
sebelum keluar kebijakan ini, Disdik Maros sudah melakukan verifikasi dan
validasi (Verval) jumlah tenaga honorer khusus untuk sekolah tingkat TK, SD dan
SMP, sejak bulan Dessember 2019 lalu. Data jumlah tenaga honorer yang
terdaftar di Disdik Maros kurang lebih 1.000 orang dari tingkatan TK, SD, dan SMP.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas
Pendidikan (Disdik) Maros, Hilmi, meyakini pihak sekolah tidak akan menambah
guru honorer di luar yang terdata di Dapodik.
Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan jumlah guru honorer di sekolah untuk mengantisipasi dugaan adanya guru honorer bodong sebagaimana yang mencuat dipermukaan.
”Kalau tidak ada di Dapodik tidak bisa dapat gaji dari dana BOS. Jadi kita akan kontrol berapa guru honorer dari tiap sekolah,” tegas Hilmi kemarin.
Kendati
demikian, pihaknya merespon positif kebijakan ini. Pasalnya, langkah yang
diambil pemerintah pusat dinilai tepat untuk meningkatkan kesejahteraan guru
honorer yang selama ini dikeluhkan.
”Jadi ini yang dimaksud merdeka belajar bagi para guru honorer. Karena
sebelumnya, porsi gaji guru honorer di dana BOS hanya 15 persen sekarang
ditingkatkan maksimal 50 persen,” ujarnya Hilmi.
Menindaklanjuti
kebijakan itu, pihaknya bersama pengawas sekolah akan melakukan pengawasan agar
data jumlah tenaga honorer yang sudah divalidasi tidak bertambah lagi.
Disdik sudah menekankan agar tidak ada lagi kepala sekolah mengangkat guru
honorer. Jika ada sekolah mengalami kekurangan guru karena guru di sekolah itu
memasuki masa pensiun atau meninggal, maka sekolah yang terdata lebih guru
honornya akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkannya.
”Data sekolah yang kurang atau yang lebih guru honornya sudah lengkap dibagian
SDM. Jadi kami sisa memutasi guru honorer yang lebih ke sekolah yang
membutuhkan,” kata Hilmi.
Diana, salah satu guru honorer SMPN 40 Satap Langkeang menanggapi baik kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini upah atau gaji yang didapat sangat kecil dan dinilai belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Diana sangat berharap agar kebijakan ini betul-betul bisa dijalankan pihak sekolah. ”Alhamdulillah kalau naik, tapi kan kembali lagi ke kebijakan sekolah bagaimana,” harap Diana. (Her/Tim)
Diana sangat berharap agar kebijakan ini betul-betul bisa dijalankan pihak sekolah. ”Alhamdulillah kalau naik, tapi kan kembali lagi ke kebijakan sekolah bagaimana,” harap Diana. (Her/Tim)