PenaJurnalis,Blitar.—-Sebanyak 4.400 guru honorer melakukan demo akbar di gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka sengaja menggalang massa agar aksi mereka menjadi pusat perhatian pemerintah pusat.
Beberapa korwil dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, sepakat melaksanakan demo akbar yang dilanjutkan audiensi dengan anggota dewan. Menurut pengakuan mereka, sebenarnya mereka tidak tega melakukan mogok kerja massal. Namun segala sesuatu yang viral, akan menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi.
“Kami sebenarnya gak tega meninggalkan anak-anak di sekolah. Tapi kami menilai, negara ini negara viral. Sesuatu yang sepelepun kalau viral, akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Terutama Bapak Presiden Jokowi. Makanya, kami mogok massa, demo akbar supaya viral. Lalu segera ada perhatian pemerintah dan proses belajar mengajar kembali lancar,” ujar Korwil PGRI Kecamatan Wlingi Ahmad Rasyid, Rabu (26/9/18).
Jika sudah viral, lanjutnya, guru honorer berharap pemerintah terketuk hatinya untuk lebih memperhatikan nasib mereka. Guru honorer semuanya telah mempunyai gelar sarjana. Mereka memang tidak pernah mendapat janji untuk dijadikan PNS.
“Namun kebangetan kalau kami yang sudah mengabdi sangat lama, berpengalaman, juga sarjana tidak bisa ikut tes PNS. Pemerintah malah kasih kesempatan mereka yang belum punya pengalaman, apa ini adil,” imbuh Rasyid.
Tulisan berupa spanduk, banner sampai tulisan di atas kertas karton memenuhi lapangan sisi utara gedung dewan itu. Diantaranya tulisan “Sumpah Gajiku Muk Satus Seket” (sumpah gajiku hanya seratus ribu). Kerjo Rumit Bayaran Saipit, dan Kami Sudah Kenyang Dengan Janji Janji Mana Bukti.
Orasi dan teatrikal mewarnai aksi demo akbar ini. Di bawah terik matahari, ribuan guru honorer itu terus melakukan aksi. Sementara, sebanyak 50 perwakilan mereka diterima Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi pemerintahan dan hukum. Audiensi dengan wakil rakyat ini juga didampingi Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar.
Dalam audiensi itu beberapa tuntutan disampaikan. Diantaranya meminta diangkat menjadi PNS, menolak perekrutan CPNS yang mensyaratkan ambang batas usia 35 tahun. Mereka juga menuntut ada payung hukum pengangkatan mereka sebagai GTT/PTT dan menuntut mendapatkan penghasilan layak, minimal UMK. Jika tuntutan ini tidak terealisasi, maka ribuan guru honorer mengancam akan memperpanjang mogok kerja.
Dalam audiensi itu juga diwarna isak tangis seorang guru honorer. Dia menceritakan tidak layaknya gaji yang mereka terima, harus nyambi mencari pekerjaan lain. Isak tangis guru ini, rupanya diikuti isak tangis guru honorer lainnya.