PenaJurnalis,Makassar.—–IT yang semakin hari semakin berkembang membuat Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota mulai menerapkan tanda tangan digital. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rinaldy dengan 25 kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Pemprov Sulsel.
Dalam acara tersebut hadir Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur, seluruh bupati dan wakil bupati di Pemprov Sulsel.
“Kerja sama ini merupakan tekad bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulsel, Andi Hasdullah, Kamis (25/4/19).
Pada kesempatan itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat menjalin kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.
Djoko Setiadi mengatakan, salah satu prioritas BSSN dalam membangun keamanan siber adalah melakukan kemitraan nasional dan internasional. Kerjasama antara BSSN dan Pemprov Sulsel hari ini merupakan salah satu perwujudan prioritas tersebut.
“Kerjasama ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh dalam mewujudkan hubungan kerja sama yang efisien dan efektif,” ungkapnya.
Hal ini juga untuk memperoleh manfaat optimal terkait peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik.
Pada kesempatan yang sama juga dihelat Jambore Inovasi Pelayanan Publik yang digelar di Hotel Four Points Makassar-Kamis 25 April 2019.
Naskah MoU ditandatangani langsung secara digital oleh Kepala BSSN, Djoko Setiadi dan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. MoU ini merupakan landasan berbagai kerja sama penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemprov Sulsel melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.(*)