Penajurnalis Maros,-Debat publik jilid II pilkada Kabupaten Maros digelar malam tadi di Hotel Claro, Kota Makassar, Jumat (27/11/20). Dengan tema “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah serta strategi penanganan COVID-19”.

Debat yang disiarkan langsung televisi lokal itu dipandu akademisi Unhas, Adi Suryadi Culla dengan empat panelis dari berbagai perguruan tinggi.

Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Chaidir Syam-Suhartina Bohari tampil impresif di debat tersebut. keduanyaterlihat lebih rileks Mereka juga teratur membagi waktu dalam menjawab pertanyan.

Dilihat dari sesi pertama, pertanyaan soal penanggulangan kemiskinan. Chaidir dan Suhartina, menjelaskan dengan gamblang lengkap dengan data.

“Chaidir mengatakan, kalau perda penanggulangan kemiskinan kita sudah ada dan kebetulan Ketua Pansusnya itu adalah ibu Suhartina. Jadi tentunya beliau sangatlah paham soal itu.

“ Suhartina  dalam debat itu  menjelaskan angka kemiskinan di Maros dengan fasih. Menurutnya dari tahun 2008 sampai 2009 jumlah penduduk miskin relatif turun. Namun masih perlu digenjot dengan program khusus.

Tingkat kemiskinan di Maros masih sekitar 38 ribu di tahun 2018 dan turun menjadi 34 ribu di tahun 2019. Penduduk miskin itu terbanyak kaum perempuan. Makanya saya hadir mewakili perempuan untuk bersama-sama menuntaskannya,” kata Suhartina.

Terkait kesehatan, Suhartina juga menyampaikan programnya. Ia berjanji akan menambah kuantitas tenaga medis utamanya dokter dengan program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Selanjutnya, mereka juga akan membuat puskesmas di Maros serasa rumah sakit dengan kualitas pelayanan prima. Tentunya penambahan tenaga medis utamanya dokter akan jadi fokus kami juga, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan mulai pustu, puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya. Dari sektor pendidikan, Chaidir – Suhartina berkali-kali menegaskan pentingnya peningkatan kuantitas dan kapasitas guru dengan memberikan kesejahteraan dan juga kepastian status. Bagi guru yang bertugas di pelosok, semua akan kami berikan insentif tambahan atas kerelaannya mengajar di tempat pelosok. Begitupun soal SK, saya pastikan guru non PNS akan di SK kan oleh Bupati jika memang memenuhi syarat,”Tutupnya.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *