Penajurnalis Maros,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros akan menggelar patroli pengawasan antipolitik uang di masa tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 pada 6-8 Desember 2020.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan upaya tersebut bagian dari fungsi pengawasan dari Bawaslu untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilihan.
“Potensi pelanggaran yang besar kemungkinan terjadi dalam masa tenang Pemilihan Bupati yakni maraknya politik uang yang dilakukan oknum peserta pemilihan,” ucapnya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, Sabtu (05/12/20).
“Pelanggaran jenis ini, merujuk pada pengalaman penyelenggaran Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga patroli dilakukan sebagai antisipasi guna menutup ruang pelanggaran tersebut,” tambahnya.
Kendati demikian, menurut Sufirman, Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Oleh karena itu, ia berharap peran serta aparat penegak hukum, khususnya Polri dapat bersama-sama dalam pengawasan.
“Tentu ini bisa bersama-sama dengan jajaran kepolisian, agar tidak terjadi politik uang, dan tentu pelanggaran-pelanggaran lainnya di masa tenang. Karena pada prinsipnya, di masa tenang tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, dan ini menjadi tantangan kita bersama,” tuturnya.
Terkait hal itu, Sufirman menegaskan, sanksi pidana dapat dikenakan pada siapapun yang terbukti melakukan praktik politik uang. “Siapapun itu dari kedua belah pihak, pemberi maupun penerima yang terbukti melakukan sama-sama dapat hukuman pidana,” tegasnya.
Selain itu, sanksi administratif dan diskualifikasi dapat diberlakukan bagi paslon dan tim kampanye yang melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Diskualifikasi menjadi sanksi paling berat bagi pelanggar,” pungkasnya.
Perlu diketahui, tahapan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 berakhir hari ini tanggal 5 Desember. Sedangkan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember. Sedangkan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2020 digelar pada 9 Desember mendatang.(Bawaslu/Tim)