Penajurnalis Nasional,- Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam proses verifikasi tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 aparatur sipil negara (ASN) dari 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah. Rincian dari jumlah tersebut, ada 28.965 ASN aktif, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.
“Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” kata Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11/21).
Jenis bansos yang diterima PNS mulai dari program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). PNS penerima bansos ini tersebar di 511 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.
“Menurut Risma, Jenis bansos yang diterima PNS mulai dari program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), berdasarkan data, dan data akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti.
ASN tidak berhak menerima bansos lantaran sudah punya pendapatan tetap yang diberikan pemerintah.
Bagi ASN yang menerimah bansos harus ditindak, namun sangsi atau tindakan yang harus diterimah tergantun pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Badan Kepegawaian Negara (BKN),”imbuhnya.(Anr/Tim)