Penajurnalis Maros,- Pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kembali digelar dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Maros, Ramperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pembahasan Ramperda dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Maros, Haeriah Rahman dan dihadiri Sekda Matos, Andi Davied Syamsuddin. Dimana eksekutif memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Maros.
Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mengatakan kalau Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan.
“Ranperda ini juga nantinya akan mengatasi minimnya penerimaan retribusi di Maros, dan juga membuka potensi pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung juga sebagai pengganti IMB untuk menghindari hilangnya pendapatan daerah.
“Persetujuan Bangunan Gedung akan memberikan pelayanan kemasyarakat sebagai usaha pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang,” paparnya.
Sementara Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, dia mengatakan kalau Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Sudah saatnya diganti
“Sehingga perlu diatur kembali, agar pengelolaan keuangan memiliki payung hukum yang jelas,” jelasnya
Tak hanya itu, kata dia, namun juga dilakukan untuk meningkatkan performa keuangan dan mendukung reformasi.
“Pengelolaan keuangan daerah, akan memprioritaskan sistem pengelolaan transfaransi dan dapat diakses oleh masyarakat, dan masyarakat dapat turut mengawasi keuangan daerah,” terangnya.
Sementara sebelumnya dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda, rata-rata fraksi menekankan adanya transparansi pada pengelolaan keuangan daerah. (Irwan)